Articles

Siaran Pers PGRI: Evaluasi Kritis PGRI: Kebijakan Pendidikan Wajib Berfokus pada Kualitas Pengajar, Bukan Cuma Logistik JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan evaluasi kritis menyeluruh terhadap arah dan orientasi kebijakan pendidikan nasional. PGRI menegaskan bahwa pilar utama peningkatan mutu, karakter, dan kecerdasan bangsa terletak pada kualitas, kesejahteraan, serta ketenangan jiwa […]

Bertubi-tubi Beban Administrasi dan Kondisi Darurat Bencana: Mengatasi Burnout Guru Modern

Urgensi Payung Hukum Perlindungan Guru Saat Menjalankan Program Strategis Pemerintah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pernyataan resmi mengenai pentingnya menghadirkan payung hukum perlindungan yang konkret, tegas, dan mengikat bagi seluruh pendidik di Indonesia. Seiring dengan makin meluasnya keterlibatan satuan pendidikan dalam mengeksekusi berbagai program strategis nasional—mulai dari program pemenuhan […]

Dilema Guru Daerah Bencana: Menghadapi Ancaman Bencana Sambil Mengelola Program Pusat JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyoroti situasi krisis dan dilema berat yang terus dialami para pendidik di kawasan rawan dan terdampak bencana alam. Di tengah ancaman keselamatan fisik—mulai dari erosi lingkungan, erupsi, hingga gangguan asap dan cuaca ekstrem—para guru […]

MBG, Kopdes, dan Penanganan Bencana: PGRI Minta Pemerintah Tetap Prioritaskan Hak Tunjangan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan kembali posisi teguhnya di tengah masifnya fokus anggaran dan perhatian publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ekspansi Koperasi Desa (Kopdes), serta alokasi penanganan bencana alam (Karhutla dan Erupsi). PGRI mengingatkan […]

Janji Manis Program Ekonomi Desa: PGRI Tegaskan Kenaikan Gaji Pokok Tetap Prioritas Utama JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan kembali arah perjuangan dan prioritas utamanya di tengah maraknya peluncuran berbagai program penguatan ekonomi perdesaan, integrasi koperasi desa, maupun skema pembiayaan mikro pemerintah. PGRI menilai bahwa berbagai janji dan program pemberdayaan […]

Siaran Pers PGRI: Peluang Usaha Koperasi PGRI di Tengah Masifnya Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Kopdes JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong seluruh jajaran Pengurus Koperasi Pegawai Negeri/Republik Indonesia (KPN/KPRI), Koperasi Sekolah, serta Pengurus Cabang dan Ranting PGRI untuk mengambil langkah proaktif dalam menangkap peluang usaha dan ekspansi bisnis baru. Maraknya […]

Potensi Tumpang Tindih Usaha Kopdes dan Koperasi Guru: PGRI Minta Regulasi yang Adil JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan pernyataan resmi terkait makin masifnya pembentukan dan ekspansi unit usaha Koperasi Desa (Kopdes) di tingkat tapak. PGRI menyoroti potensi timbulnya benturan pasar serta tumpang tindih (overlapping) ruang usaha antara Kopdes dengan […]

Program Kopdes Diluncurkan: Mampukah Menjawab Masalah Kesejahteraan Guru Honorer? JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespons peluncuran resmi program Koperasi Desa (Kopdes) oleh pemerintah. PGRI mengapresiasi setiap inisiatif yang bertujuan memperkuat ekonomi perdesaan dan ketahanan pangan nasional. Namun, PGRI memberikan catatan kritis dan pengawasan ketat dari garis depan pendidikan: Apakah program […]

Beban Aplikasi Pendidikan Berlapis: Apakah PGRI Berani Mendesak Penyederhanaan Sistem? Di era digitalisasi birokrasi, niat awal pemerintah untuk mendigitalkan sistem tata kelola pendidikan melalui berbagai aplikasi tentu patut diapresiasi. Tujuannya mulia: menciptakan transparansi, mempercepat pelaporan, dan merapikan data nasional. Namun, di lapangan, niat baik ini justru berubah menjadi momok menakutkan bagi para pendidik. Alih-alih fokus […]

Intimidasi Kepala Sekolah terhadap Guru Honorer: Mana Suara Posko Pengaduan PGRI? Ruang kelas seharusnya menjadi zona aman bagi para pendidik untuk mencerdaskan bangsa. Namun, di balik pintu tertutup ruang-ruang sekolah, sebuah realitas pahit kerap terjadi tanpa tersorot kamera: gelombang intimidasi, tekanan psikologis, hingga ancaman pemecatan sepihak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah terhadap guru honorer. […]

Ke Mana Larinya Sisa Dana Iuran? Menuntut Laporan Keuangan Terbuka yang Bisa Diakses Melalui Aplikasi oleh Setiap Pemilik KTA. Jika ada satu hal yang paling konsisten dan tanpa cela dalam tata kelola Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), hal itu adalah sistem pemotongan iuran bulanan. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, slip gaji jutaan guru anggota—baik PNS […]

Memasuki paruh akhir atau awal tahun anggaran, ruang-ruang guru di berbagai daerah hampir selalu kedatangan satu paket kiriman logistik yang seragam dari pengurus cabang organisasi. Paket tersebut berisi kalender dinding berlogo organisasi, majalah internal edisi terbaru, hingga penawaran pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA) digital dengan embel-embel fitur "Premium". Sekilas, pembagian logistik ini tampak seperti program […]

Wacana penghapusan sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat sebagai respon terhadap kerinduan masyarakat akan ekosistem pendidikan yang kompetitif. Sejak diterapkan pada 2017, zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun di sisi lain dianggap mereduksi semangat juang siswa dalam mengejar prestasi akademik. Berikut adalah analisis mengenai urgensi pengembalian sistem seleksi berbasis prestasi […]

Platform Merdeka Mengajar (PMM) diluncurkan sebagai alat transformasi digital untuk membantu guru mengembangkan kompetensi. Namun, dalam implementasinya, beban administrasi yang menyertai platform ini sering kali memicu keluhan terkait manajemen waktu dan efektivitas pengajaran di kelas. Berikut adalah analisis mengenai dampak negatif beban administrasi PMM terhadap fokus utama tenaga pendidik: 1. Fragmentasi Waktu Mengajar Masalah utama […]

Sampul Judul: Dasar Hukum Keberadaan PGRI di Indonesia Subjudul: Landasan Legal Organisasi Profesi Guru Pendahuluan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memiliki dasar hukum yang jelas untuk keberadaannya sebagai organisasi profesi guru. Dasar hukum ini memberikan legitimasi dan kekuatan legal bagi PGRI dalam menjalankan kegiatan organisasi, membina anggota, dan berperan dalam pembangunan pendidikan nasional. Dasar Hukum […]

Sampul Judul: Legalitas PGRI sebagai Organisasi Profesi Subjudul: Dasar Hukum dan Pengakuan Resmi Pendahuluan PGRI merupakan organisasi profesi guru yang memiliki dasar hukum dan pengakuan resmi dari pemerintah. Legalitas ini memastikan PGRI dapat menjalankan kegiatan, membina anggota, dan berperan dalam pengembangan pendidikan secara sah dan diakui secara nasional. Dasar Hukum Pendirian PGRI • Undang-Undang Nomor […]

PGRI dan Perannya dalam Membangun Budaya Profesionalisme Guru Budaya profesionalisme menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat budaya profesionalisme guru di Indonesia. Profesionalisme sebagai […]

Makna Keberadaan PGRI bagi Guru dalam Menghadapi Tantangan Profesi Modern Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, perubahan kebijakan, dan dinamika sosial. Dalam konteks inilah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki makna penting bagi guru dalam menghadapi tantangan profesi modern. […]

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tujuan fundamental dalam pembangunan nasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sebagai organisasi profesi terbesar di Indonesia, memegang peranan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan kebijakan, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh daerah. […]